Brigjen. Pol. (Purn.) Dra. Hj. Nur Afiah, M.H. mempresentasikan disertasi berjudul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Berbasis Kepentingan Terbaik bagi Anak.” Penelitian tersebut menyoroti urgensi pembaruan sistem perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menempatkan prinsip the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama.

Sidang senat dipimpin oleh Ketua Sidang Irjen. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim. (HC). Dalam proses akademik tersebut, Brigjen. Pol. (Purn.) Dra. Hj. Nur Afiah, M.H. dibimbing oleh Promotor Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si. dan Ko-Promotor Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

Adapun dewan penguji terdiri atas YM Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. selaku Ketua Kamar Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Penguji Eksternal, Prof. Dr. Farhanda, S.H., M.H., M.Pd.I. dari Guru Besar Universitas Islam Jakarta sebagai Penguji Eksternal, serta tiga penguji internal yaitu Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn.

Sidang berlangsung secara khidmat dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, sivitas akademika, keluarga promovenda, serta para tamu undangan. Prosesi diawali dengan pemaparan hasil penelitian oleh promovenda, dilanjutkan dengan sesi pendalaman materi oleh dewan penguji, sebelum Senat Universitas menetapkan hasil sidang promosi doktor.

Melalui penelitian tersebut, Brigjen. Pol. (Purn.) Dra. Hj. Nur Afiah, M.H. menawarkan rekonstruksi terhadap sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus sebagai korban kekerasan seksual. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus rekomendasi bagi pembentukan kebijakan yang mampu menghadirkan perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, serta berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Penyelenggaraan Sidang Senat Terbuka Promosi Doktor ini menjadi wujud komitmen Ubhara Jaya dalam menghasilkan lulusan doktor yang memiliki kapasitas akademik, integritas, dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Melalui Program Studi Doktor Hukum, Ubhara Jaya terus mendorong lahirnya penelitian-penelitian berkualitas yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum di Indonesia serta mendukung penguatan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kontak Resmi:
Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call CenterHumas: +62 878-4162-4810

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah terjalin antara LKBH FH Ubhara Jaya dengan Rutan Kelas I Pondok Bambu dalam upaya memperkuat akses bantuan hukum dan meningkatkan pemahaman hukum bagi warga lembaga pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, tim LKBH FH Ubhara Jaya memberikan penyuluhan hukum kepada warga binaan terkait hak-hak hukum yang dimiliki selama menjalani proses peradilan, mekanisme bantuan hukum, serta berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan antusiasme peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi.

Direktur LKBH FH Ubhara Jaya menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini, diharapkan warga binaan memperoleh pemahaman hukum yang lebih baik sehingga mampu menjalani proses hukum dengan lebih optimal dan memperoleh akses terhadap keadilan.

Selain memberikan penyuluhan, kunjungan ini juga menjadi sarana untuk mempererat sinergi antara FH Ubhara Jaya dan Rutan Kelas I Pondok Bambu dalam pelaksanaan program-program edukasi hukum yang berkelanjutan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga binaan sekaligus mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum di lembaga pemasyarakatan.

Ubhara Jaya terus berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam bidang bantuan dan penyuluhan hukum bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Sidang promosi pertama dilaksanakan atas nama Widya Romasindah Aidy (NPM = 202330251006) dengan disertasi berjudul “Reformulasi Model Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak sebagai upaya menciptakan solusi yang lebih humanis dan berkeadilan.

Selanjutnya, sidang promosi kedua dilaksanakan atas nama Indra Lorenly Nainggolan (NPM = 202330251003) dengan disertasi berjudul “Rekonsepsi Hak Pejabat Tata Usaha Negara untuk Melakukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Asas Negara Hukum.” Disertasi ini mengkaji kembali konsep hak pejabat dalam ranah hukum administrasi negara guna memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia.

Kedua sidang promosi doktor tersebut dipimpin oleh Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim., (HC) selaku Ketua Sidang.

Dalam sidang promosi pertama, Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.hum. Bertindak sebagai promotor, didampingi Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H. sebagai ko-promotor. Tim penguji internal terdiri dari Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H., Prof. Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn., dan Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., sementara penguji eksternal adalah Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. dan Prof. Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.

Sementara itu pada sidang promosi kedua, Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H. bertindak sebagai promotor, dengan Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. sebagai ko-promotor. Tim penguji internal meliputi Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., dan Dr. Rahman Saputra, S.H., M.H., serta penguji eksternal Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Sidang promosi doktor ini juga turut dihadiri oleh keluarga besar promovendus, para rekan dosen, sahabat sejawat, serta undangan lainnya yang memberikan dukungan dan apresiasi atas pencapaian akademik yang diraih. Kehadiran mereka menambah suasana khidmat sekaligus penuh kebanggaan, mencerminkan dukungan moral yang kuat dalam perjalanan panjang promovendus hingga mencapai gelar doktor.

Melalui penyelenggaraan sidang promosi doktor ini, FH Ubhara Jaya diharapkan terus berperan aktif dalam pengembangan ilmu hukum serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kontak Resmi:
Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas : +62 878-4162-4810

Kegiatan penandatanganan MoA ini dihadiri langsung oleh Dekan FH Ubhara Jaya, Prof. Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., yang didampingi Wakil Dekan dan dosen FH Ubhara Jaya. Dari pihak Mahkamah Agung RI turut hadir Kepala Pimpinan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., didampingi para hakim. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Pustrajak Kumdil MA RI, Lantai 10, Jalan Jendral Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jalin Kerja Sama dengan Polda Metro Jakarta Raya dalam Pendirian Pusat Studi Kepolisian

“Tujuan kerja sama ini merupakan realisasi bagaimana sivitas akademika Ubhara Jaya bisa memberikan sumbangan secara akademis kepada Mahkamah Agung (MA), untuk itu beberapa hal kami mengajak dari dekanat agar bisa mengupayakan dan memaksimalkan kerja sama supaya lebih optimal lagi.” ujar Prof. Stefanus

Sementara Itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., menyambut dan mengapresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat dan memperluas landasan kajian ilmiah perumusan kebijakan hukum dan peradilan yang adaptif terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat.

Baca Juga: Ubhara Jaya Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Unkhair untuk Peningkatan SDM dan Penguatan Tri Dharma

Harapannya dari kerja sama ini, akademisi Ubhara Jaya dapat ikut terlibat dalam penelitian jurnal yang dilakukan atau dilaksanakan oleh MA dan berharap agar MA memberikan kesempatan untuk mengajar atau penelitian bersama terkait sejumlah putusan MA.

Kontak Resmi:
Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas: +62 878-4162-4810

Kuliah umum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, yakni Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Chairuddin Ismail, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., serta Prof. Dr. Adrianus E. Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. Kegiatan ini dipandu oleh moderator Dr. Dina Kristina, S.Sos., M.Si.

Baca Juga: UBJ Bersama ADIHGI Angkat Isu Restorative Justice dalam Seminar Nasional dan Pelantikan DPP

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya, Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kuliah umum ini dirancang sebagai forum strategis yang menghadirkan perspektif akademisi, praktisi, dan pimpinan institusi untuk memperkuat pemahaman kritis mengenai prinsip good governance dalam institusi kepolisian. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), baik secara luring maupun daring. Melalui forum ini diharapkan tumbuh pemikiran konstruktif terkait tantangan dan strategi reformasi Polri, sekaligus penguatan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas keilmuan, serta kontribusi nyata bagi pembangunan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Rektor Ubhara Jaya, Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC), menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui penerapan prinsip good governance, terutama dalam institusi Polri yang memiliki kewenangan, diskresi, dan penggunaan kekuatan negara. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut akuntabilitas, integritas, etika, independensi, serta penerapan prinsip equality before the law secara konsisten.

Sebagai narasumber utama, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Chairuddin Ismail, S.H., M.H., menegaskan bahwa good governance merupakan pondasi utama bagi terwujudnya Polri yang profesional dan demokratis. Ia menekankan peran kepolisian sebagai pelindung nilai-nilai sipil melalui fungsi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, serta perlindungan masyarakat yang harus dijalankan secara akuntabel, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial serta tuntutan publik.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., menyoroti bahwa agenda reformasi Polri saat ini masih berada di antara optimisme dan pesimisme publik. Ia menekankan pentingnya pembenahan regulasi melalui revisi Undang-Undang Polri, penguatan prinsip good governance, penegasan kewenangan dan wilayah hukum Polri, pengembangan keadilan restoratif, serta reformasi struktural dan kultural agar institusi kepolisian selaras dengan prinsip demokrasi, konstitusi, dan hak asasi manusia.

Baca Juga: Fakultas Hukum UBJ Selenggarakan Seminar Nasional RUU KUHAP dan Arah Baru Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Selanjutnya, Prof. Dr. Adrianus E. Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D., memaparkan sejumlah usulan reformasi kelembagaan dan operasional Polri yang bersifat strategis. Usulan tersebut meliputi penataan ulang organisasi kepolisian, penguatan sistem promosi dan pengendalian berbasis kinerja, pembagian fungsi dan wilayah kerja untuk memperpendek rentang kendali, pemisahan peran kepolisian lokal dan nasional, penguatan satuan-satuan fungsional, serta penerapan intelligence led policing. Menurutnya, langkah-langkah tersebut diperlukan agar Polri semakin efektif, akuntabel, adaptif terhadap kejahatan modern, serta selaras dengan prinsip reformasi dan good governance.

Kegiatan kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika Fakultas Hukum Ubhara Jaya. Melalui kegiatan ini, Ubhara Jaya berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat literasi publik serta mendorong reformasi Polri berbasis good governance demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Kontak Resmi:
Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas: +62 878-4162-4810

Baca Juga: Asesmen Lapangan BAN-PT: FH Ubhara Jaya Mantapkan Mutu Program Studi Doktor Hukum

Status akreditasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 8626/SK/BAN-PT/Ak/D/XII/2025. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Program Studi Hukum pada Program Doktor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, telah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi dengan peringkat Baik Sekali.

Sertifikat akreditasi ini berlaku selama lima tahun, terhitung sejak Desember 2025 hingga 12 Desember 2030. Masa berlaku tersebut menjadi pijakan strategis bagi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Ubhara Jaya untuk terus memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan berdampak nyata. (Klik disini untuk mengakses sertifikat akreditasi)

Pencapaian ini merupakan hasil dari rangkaian proses evaluasi dan penilaian yang komprehensif. Sebelumnya, Fakultas Hukum Ubhara Jaya telah melaksanakan asesmen lapangan akreditasi pada (24/11/2025), bertempat di Guillermo P. Torres Jr. Meeting Room, Kampus I Ubhara Jaya. Asesmen lapangan tersebut mencakup penilaian terhadap tata kelola program studi, kualitas sumber daya manusia, kurikulum, kinerja penelitian, serta luaran akademik yang dihasilkan oleh sivitas akademika.

Raihan Akreditasi Baik Sekali ini diharapkan semakin memperkuat peran Program Studi Doktor Ilmu Hukum Ubhara Jaya dalam mencetak lulusan doktor hukum yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lebih dari itu, capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi, memperluas jejaring akademik, serta berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

Baca Juga: Fakultas Hukum UBJ Selenggarakan Seminar Nasional RUU KUHAP dan Arah Baru Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Kontak Resmi:
Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas: +62 878-4162-4810

Baca Juga: Fakultas Hukum UBJ Selenggarakan Seminar Nasional RUU KUHAP dan Arah Baru Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Visitasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1597/BAN-PT/SPT-AK/P/2025 tertanggal 3 November 2025, yang menetapkan pelaksanaan asesmen lapangan sekaligus menugaskan asesor resmi melalui Surat Tugas Nomor 1597/BAN-PT/SPT-AKA/2/2025.

BAN-PT menugaskan dua asesor ahli dalam bidang hukum untuk melakukan proses penilaian, yaitu:

• Prof. Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)
• Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum. (Universitas Udayana)

Selama asesmen, tim melakukan verifikasi dan validasi terhadap berbagai komponen penyelenggaraan program studi, mulai dari dokumen akademik, kelengkapan fasilitas pembelajaran, hingga wawancara dengan pimpinan fakultas, pengelola prodi, dosen, mahasiswa, dan alumni. Rektor Ubhara Jaya, Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim. (Honoris Causa), turut hadir memberi dukungan langsung dalam agenda strategis ini.

Lebih dari sekadar prosedur akreditasi, asesmen lapangan ini menjadi momen penting bagi FH Ubhara Jaya untuk menilai kembali kekuatan institusi, meningkatkan tata kelola akademik, memperbarui desain kurikulum, serta memperkuat ekosistem riset dan tridharma perguruan tinggi. Proses ini menjadi refleksi sekaligus komitmen berkelanjutan untuk memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan doktoral sejalan dengan standar nasional.

Dengan terlaksananya asesmen ini, Fakultas Hukum Ubhara Jaya menegaskan kembali komitmennya untuk terus hadir sebagai institusi pendidikan tinggi hukum yang unggul dan berkarakter. Prodi Doktor Hukum diharapkan mampu melahirkan lulusan yang memiliki integritas tinggi, unggul dalam penelitian, berwawasan global, serta berkontribusi bagi kemajuan hukum dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: UBJ Bersama ADIHGI Angkat Isu Restorative Justice dalam Seminar Nasional dan Pelantikan DPP

Semangat ini selaras dengan visi universitas:

“Menjadi universitas unggulan tingkat nasional dan internasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti, serta menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berperilaku baik.” 

FH Ubhara Jaya optimistis hasil asesmen lapangan ini menjadi langkah strategis menuju akreditasi terbaik dan masa depan pendidikan hukum yang semakin kuat dan relevan

Kontak Resmi:
Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas: +62 878-4162-4810

Baca Juga: Mahasiswi UBJ Berhasil Raih Medali Emas pada Taekwondo International Championship 2025 Piala Panglima TNI Cup

Indah Permata S, mahasiswi Fakultas Hukum UBJ, berhasil meraih medali perunggu pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri 2025 di cabang Taekwondo – Female Kelas 73 kg. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata dedikasi dan kerja keras Indah dalam menyeimbangkan peran sebagai mahasiswa sekaligus atlet berprestasi. Keberhasilannya juga mencerminkan semangat pantang menyerah dan kedisiplinan yang menjadi nilai utama dalam dunia olahraga maupun akademik.

Sebelumnya, pada (26/09/2025), Indah juga berhasil meraih medali perak dalam Taekwondo International Championship 2025 Piala Panglima TNI Cup, pada nomor Kyorugi Profesional Senior Over 73 Kg Female/Putri. Raihan tersebut menunjukkan konsistensi dan semangat tinggi Indah dalam mengharumkan nama daerah dan almamaternya. Prestasi ini menambah daftar panjang pencapaian Indah di dunia olahraga.

Capaian ini menjadi bukti nyata dedikasi dan kedisiplinan Indah dalam menyeimbangkan peran sebagai atlet dan mahasiswa. Dengan dua medali yang diraihnya dalam kurun waktu berdekatan, Indah membuktikan komitmennya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama UBJ di berbagai ajang bergengsi. UBJ berharap semangat Indah dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Baca Juga: Prestasi Gemilang Mahasiswa UBJ pada Cabang Olahraga Bulutangkis POMNAS 2025

Lebih dari itu, prestasi yang diraih Indah selaras dengan semangat Diktisaintek Berdampak yang berfokus pada pembentukan generasi muda yang unggul, inovatif, serta siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Selain itu, capaian ini sekaligus menjadi refleksi pada implementasi visi UBJ sebagai perguruan tinggi yang berwawasan kebangsaan guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berperilaku baik.

Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas UBJ: +62 878-4162-4810

Baca Juga: UBJ Perluas Kerja Sama Internasional, Resmi Tandatangani MoU dengan Rajamangala University of Technology Krungthep, Thailand 

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah akademisi dan pakar hukum terkemuka, yakni Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen FH dan Pascasarjana Universitas Borobudur, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Borobudur, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, serta Dekan Fakultas Hukum UBJ, Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum, sebagai sebagai Pembedah Buku.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Laksanto memberikan apresiasi atas karya ilmiah Prof. Faisal yang dinilai sebagai buku komprehensif dan mudah dipahami, karena mengulas sejarah serta perkembangan hukum perdata di Belanda, Belgia, dan Indonesia secara mendalam. Menurutnya, karya ini memberikan arah yang jelas terhadap upaya pembaruan hukum perdata nasional.

Prof. Laksanto menyampaikan bahwa buku ini sangat relevan dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Prof. Faisal berhasil menyajikan perbandingan sistem hukum perdata secara mendalam dan memberi pijakan akademis bagi rekonstruksi hukum nasional. Namun, tantangan ke depan ada pada hukum kontrak yang masih belum responsif terhadap perkembangan zaman.

Beliau juga menekankan pentingnya penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang baru secara sistematis dan terarah, mengingat KUH Perdata Indonesia saat ini masih mengacu pada Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda tahun 1847. Menurutnya, banyak persoalan hukum modern, terutama terkait transaksi dan perizinan yang berakar pada kelemahan struktur hukum perdata yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Pada sesi wawancara dengan media, Prof. Laksanto menegaskan pentingnya mempertahankan Bahasa Belanda sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Hukum (FH). Menurut beliau, penguasaan Bahasa Belanda memiliki nilai strategis bagi mahasiswa hukum, terutama dalam memahami berbagai sumber hukum klasik yang masih menjadi acuan dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini.

Lebih lanjut, Prof. Laksanto juga menjelaskan bahwa sebagian besar peraturan hukum perdata dan pidana di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), ditulis menggunakan Bahasa Belanda. Oleh karena itu, mahasiswa hukum perlu dibekali kemampuan membaca dan memahami teks hukum dalam bahasa Belanda agar tidak hanya mengandalkan terjemahan, tetapi juga mampu menafsirkan makna asli dari setiap ketentuan hukum. Dalam hal ini, menurut beliau, penguasaan bahasa Belanda menjadi bekal penting bagi calon penegak hukum dalam membangun pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum nasional yang berakar dari tradisi hukum Eropa.

Baca Juga: Fakultas Hukum UBJ Selenggarakan Seminar Nasional RUU KUHAP dan Arah Baru Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Prof. Laksanto terus mendorong kolaborasi lintas perguruan tinggi dalam memperkuat wacana pembaharuan hukum nasional. Keterlibatannya dalam forum ilmiah seperti ini menunjukkan peran aktif Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam bidang rekonstruksi hukum perdata yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi global.

Melalui seminar ini, Prof. Laksanto berharap agar gagasan dan kajian yang disampaikan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan kalangan akademik untuk mempercepat proses reformasi hukum perdata Indonesia.

Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas UBJ: +62 878-4162-4810

Baca Juga: Pertemuan Kolaboratif Antara UBJ dengan Rajamangala University of Technology Krungthep, Thailand: Penguatan Kerja Sama Internasional di Bidang Akademik

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama UTK Bangkok dalam memperluas jaringan kerja sama internasional UBJ. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh President of Rajamangala University of Technology Krungthep, Assoc. Prof. Pichal Jamance, Ph.D., serta perwakilan dari UBJ, yakni Dekan Fakultas Hukum UBJ, Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.E., S.H., M.M., M.H, yang hadir mewakili Rektor UBJ, Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (Honoris Causa).

Penandatanganan kerja sama ini juga disaksikan oleh belasan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UBJ, yang turut hadir sebagai bagian dari kunjungan akademik ke Thailand. Dalam kesempatan tersebut, UTK Bangkok dan UBJ sepakat menjalin kolaborasi di bidang pendidikan, khususnya program pertukaran mahasiswa, serta membuka peluang kerja sama riset dan kegiatan akademik bersama di masa mendatang.

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi UBJ sebagai universitas yang berdaya saing global dengan mengembangkan sayap agar semakin dikenal sebagai kampus unggul ternama di dunia internasional.

Baca Juga: FH UBJ Terima Kunjungan FH Unkhair Ternate, Perkuat Kolaborasi Pengembangan Ilmu Hukum

Penandatanganan MoU ini juga menandai langkah konkret UBJ dalam menghadirkan pendidikan yang adaptif terhadap dinamika global, sekaligus memperluas kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan pengalaman akademik lintas negara. Kolaborasi ini diharapkan menjadi awal dari kemitraan berkelanjutan antara UBJ dan UTK Bangkok dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berwawasan internasional.

Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas UBJ: +62 878-4162-4810